ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEGADAIAN sebuah pemikiran

Sama seperti halnya arah kebijakan ekonomi, tujuan akhir dari kebijakan pengelolaan BUMN adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, kesejahteraan bukan abstrak tetapi riil terkait dengan kehidupan sehari-hari. Secara praktis, mereka menginginkan dua hal mendasar, masukan yang gampang dan keluaran yang tidak terlalu besar, sehingga tingkat kehidupan membaik dari waktu ke waktu. Disinilah letak peran BUMN, yakni mewujudkan kedua hal mendasar itu dalam kehidupan sesehari mereka secepatnya.

Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah semudah membalik telapak tangan. Pula, hendaknya ini jangan dimengerti sebagai tanggung jawab sosial perusahaan semata. Secara gamblang, arah dan tujuan setiap BUMN harus disasarkan kepada terciptanya kemudahan kepengurusan pelayanan masyarakat, rendahnya biaya yang harus ditanggung oleh mereka serta harus terkait langsung dengan kebutuhan kehidupan dan, ini yang penting, secepatnya.
Dalam istilah ekonomi yang diinginkan masyarakat dan BUMN harus sejalan, yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable, diiringi dengan stabilitas yang terkendali.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berarti perluasan kegiatan ekonomi, merupakan obat mujarab satu-satunya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu stabilitas ekonomi yang terkendali adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar pendapatan masyarakat tidak berkurang nilainya akibat kenaikan harga dan biaya hidup sehingga kurang disadari bahwa inflasi pada dasarnya adalah proses pemiskinan. Kedua hal mendasar itu merupakan kunci kesejahteraan masyarakat jika dijalankan secara adil dan merata.

Implementasi di Pegadaian, pertumbuhan ekonomi dikiprah nyatakan dalam bentuk selalu membuka cabang baru dengan rekrutmen terbuka melalui putra daerah. Sedangkan stabilitas ekonomi terkendali diwujud nyatakan dalam bentuk upaya pencarian dana murah dan memberikan sewa modal (bunga) murah kepada masyarakat dengan sistem gadai yang semakin dipermudah, tidak berbelit belit, transparan dan cepat.

Dari kajian makro ini, implementasi Pegadaian selaku pelayan masyarakat sudah on track, artinya jika semua BUMN melakukan bisnisnya sesuai kaidah ekonomi makro. Hal ini akan sangat membantu Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Contoh konkrit, jika lebaran ini semua BUMN terkait dengan tarif transportasi dan harga bahan pokok bisa menekan harga yang dalam kekuasaan mereka dan menyederhanakan prosedur serta meminimize pungli, maka mekanisme pasar akan mengikuti langkah ini. Sehingga masyarakat bisa merayakan lebaran dengan semakin lega.

Bukankah memang itu tugas mulia kita ?